|
Dinalsir dari Harian Jogja, 13 April 2009
Oleh: Ali Usman
Jika pluralisme (baca: keragaman) itu baik dan diakui sebagai bagian dari fitrah manusia, mengapa masih terjadi konflik horisontal karena mempersoalkan perbedaan? Pluralisme, kata Mohamed Fathi Osman (1996), adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya labih dari sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik.
Sayangya, apa yang disiratkan secara empatik oleh professor dan guru besar pada Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University, Washington DC tersebut tidak sepenuhnya membumi di bumi pertiwi Indonesia yang konon dikenal masyarakatnya ramah, penuh kasih, tolong-menolong, dan lain-lain. Konflik dan kekerasan atas nama perbedaan (etnis dan agama) masih saja mewarnai kehidupan masyarakat kita, seperti yang kerap terjadi di banyak daerah dan pada momen-momen tertentu.
Pluralisme dengan demikian hanyalah terhenti di lisan kaum agamawan, dan menjadi pemanis bibir di ruang-ruang seminar kaum akademisi semata. Setidaknya, kaum agamawan dan akademisi, dua kelas strata sosial itulah yang selama ini sangat lantang mengkampanyekan kepada umat agar menghargai perbedaan, sadar akan sebuah pluralisme itu sendiri. Tapi faktanya? Jauh panggang dari api.
Memang, butuh waktu yang amat panjang untuk meyakinakan setiap insan agar pluralisme menjadi sebuah pandangan hidup dan perilaku keseharian. Tidak semua tempat atau daerah memiliki keseragaman implementasi dalam menyikapi pluralisme. Tetapi yang membanggakan pada hemat saya, adalah perilaku masyarakat Jogjakarta yang jauh melampaui pemahaman tentang pluralisme.
City of tolerance
Sudah sejak lama, Jogja dikenal sebagai city of tolerance. Predikat ini tentu saja bukan buain alias omong kosong belaka. Di samping terkenal karena kota pendidikan, Jogja juga dikenal sebagai tempat pariwisata yang sampai saat ini masih menyemai pelbagai warisan budaya nusantara. Tolerasi masyarakatnya sangat kuat, sehingga memungkinkan untuk bersikap terbuka (welcome) terhadap segala pruduk budaya lain, walau itu datangnya dari luar daerah sekalipun.
Bahkan dalam batas-batas tertentu, silang budaya dan agama, yang mencerminkan masyarakat plural benar-benar berwujud nyata di kota gudeg ini. Saya ingin mencontohkan satu hal yang boleh jadi, mungkin oleh sebagian orang dianggap remeh temeh. Tetapi bagi saya, sangat luar biasa sebagai bentuk kesadaran diri setiap individu maupun kelompok untuk saling menghormati satu lain demi terciptanya kerukunan dan perdamaianan antar sesama.
Saya merasa lumayan tahu dan paham betul seluk-beluk, lika-liku kota Jogja, meski saya baru enam tahun berjalan mengecap indahnya panorama kota ini. Di tempat saya tinggal sekarang, saya sudah terbiasa menyaksikan, dan bahkan mengikuti acara-acara yang sebenarnya di luar adat kebiasaan saya dan orang Jogja pada umumnya dengan sangat antusias menghargai budaya warga pendatang.
Di momen Imlek misalnya, wujud penghargaan masyarakat Jogja diwujudkan dalam bentuk yang amat unik. Mereka para warga (maaf) non-Tionghoa dengan senang hati memakai pakaian khas China atau Tionghoa sembari menonton tarian Barongsai. Dan yang lebih mengharukan lagi, saya sangat kagum, lagi-lagi di lokasi yang saya tempati saat ini, setiap kali warga ditimpa musibah (kematian) yang kebetulan beragama muslim, para tetangga yang beragama Kristen juga ikut melayat sekaligus ikut “mentahlili” (do’a bersama untuk almarhum; biasanya sampai 7 hari) di rumah duka pada malam harinya. Begitu pula ketika Natal tiba, warga sekitar yang beragama muslim juga berduyun-duyun menghadiri undangan dan mendengar pesan-pesan Natal dari seorang Romo.
Itulah yang saya maksudkan dengan istilah “living pluralism”. Pemahaman tentang pluralisme telah hidup dan dipraktikkan dalam denyut nadi keseharian masyarakat Jogja. Seorang kawan pernah bergumam lirih di samping saya: “Jogja memang surganya dunia”. Dalam masyarakat yang demikian, tidak ada lagi kata “aku-dia”, “mereka-kita”, tapi telah melebur jadi satu kesatuan dalam kata “kami”.
Secara filosofis, toleransi dan saling tolong menolong tanpa mengenal sekat-sekat tertentu itu—sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakak Jogja—merupakan kesadaran diri setiap individu akan keterbatasannya sebagai manusia. Sikap dasar dari jalan ini adalah adanya keterbukaan satu sama lain, yang oleh Hans-Georg Gadamer memiliki dua arti: keterbukaan untuk belajar dan keterbukaan untuk merespons. Yang pertama menekankan bahwa seseorang ingin mempelajarai cakrawala orang lain. Ini hanya terjadi jika seseorang memandang cakrawala orang lain bernilai. Yang kedua berarti seseorang ingin merespons dengan bijaksana. Dengan mempelajari cakrawala orang lain, seseorang berkeinginan meresponsnya, dan orang akan kembali mempertimbangkan pemikirannya, sehingga perbaikan dalam pemahaman terjadi (Hidayati, 2008: 62-63).
Pertanyaanya, apakah kesadaran masyarakat Jogja terhadap pemahaman pluralisme yang seperti itu merupakan hasil dari “kampanye” kaum agamawan dan akademis? Saya tidak sepenuhnya mengiyakan. Sebab, perilaku “living pluralism” khusus di Jogja menurut sumber sejarah, telah melestari bersamaan dengan kultur keratonnya, jauh sebelum kaum agamawan dan akademis kita berkoar-koar mendakwahkan kalau menghormati perbedaan itu baik.
Jadi, toleransi dan saling menghormati antar-sesama merupakan bagian integral dari living pluralism masyarakat Jawa. Negaralah, terutama rezim Orde baru yang memporak-poranda ketentaraman masyarakat demi kepentingan status quo politik dan kekuasaan. Dari kota para Sultan ini, saya terus berharap, semoga living pluralism itu tetap dipupuk higgga waktu tak terbatas nanti. Bagaimana dengan daerah lain?
Ali Usman, Mahasiswa Agama dan Filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
|
